Kabar jurnal nasional.com||
SEMARANG ||— Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., siap memberikan dukungan penuh dalam pengembangan kapasitas pekerja migran di wilayahnya. Harapannya, para pekerja migran dari provinsi ini bisa bekerja sebagai tenaga profesional.
Hal itu disampaikannya saat beraudiensi dengan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla, di Kota Semarang pada Kamis, 5 Maret 2026.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada KP2MI beserta jajarannya yang telah datang ke Jateng untuk melakukan asistensi di wilayahnya.
Diketahui, Jawa Tengah menjadi salah satu kantong pekerja migran Indonesia (PMI). Pada tahun 2021, ada sebanyak 17.440 orang PMI. Kemudian, angkanya meningkat pada tahun 2022 menjadi 47.493 orang, tahun 2023 sebanyak 64.566 orang, tahun 2024 menjadi 66.610 orang, dan pada 2025 sebanyak 62.276 orang.
Para pekerja migran itu ditempatkan di berbagai negara. Adapun daerah-daerah asal penyumbang PMI di Jateng, antara lain Cilacap, Kendal, Brebes, Pati, Grobogan, Banyumas, Sragen, Kebumen, dan lainnya.
"Jangan sampai (tenaga) mereka (diperas), karena tidak sesuai dengan aturan atau hukum," ucap Gubernur.
Maka dari itu, langkah yang dilakukan oleh KP2MI untuk meningkatkan kapasitas dan ekosistem pekerja migran yang baik sejalan dengan apa yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Apalagi di Jateng ada banyak Balai Latihan Kerja (BLK), sekolah vokasi, SMK, dan politeknik yang siap meningkatkan kompetensi para PMI.
"Minimal ekosistem pemberangkatan PMI sesuai dengan proporsinya dan sesuai negara yang dituju. Contohnya tentang bahasa, budaya, dan keprofesionalannya. Jadi kita siapkan mereka agar benar-benar siap pakai, sesuai tujuan dan aman," paparnya.
Gubernur mengatakan, ketika ekosistem sudah terbentuk dengan baik, maka PMI akan terlindungi, karena banyak permasalahan tentang PMI berawal dari keberangkatan yang tidak sesuai dengan prosedur.
Sementara itu, Wakil Menteri P2MI, Dzulfikar Ahmad Tawalla, mengatakan bahwa pertemuan dengan Gubernur Jateng menjadi langkah awal untuk mendata sarana dan prasarana di kantong-kantong PMI. Sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo terkait pengoptimalan PMI di sektor profesional.
"Arahan Presiden untuk mengoptimalkan kurang lebih sekitar 500.000 calon pekerja Indonesia, yang akan kita tempatkan di berbagai sektor ataupun menjadi pekerja-pekerja migran Indonesia di sektor yang profesional," katanya.
Maka dari itu, ia mengapresiasi Provinsi Jateng yang sejak awal serius menciptakan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya, baik untuk pekerja dalam negeri maupun pekerja migran. Ia menyampaikan, perlindungan PMI harus dilihat sebagai satu ekosistem yang utuh, mulai dari penyiapan kompetensi, bahasa, dokumen, hingga penempatan.
"Melihat sarana di Jawa Tengah ini, sebenarnya sangat siap untuk menerima arahan dari Bapak Presiden," katanya.
Salah satunya, terkait daya tampung untuk calon-calon pekerja. Jika di total seluruh sekolah vokasi, BLK, SMK, dan politeknik di Jawa Tengah jumlahnya cukup banyak.
"Ini menjadi kabar gembira bagi kami, dan mudah-mudahan secepatnya kita akan bentuk semacam tim percepatan untuk menyusun agenda-agenda strategisnya," Jelasnya.
(Hms /kwt)
Tags
nasional