“Alhamdulillah, Kabupaten Pati menempati peringkat ke-11 nasional dari 20 kabupaten dengan persentase realisasi belanja APBD terbesar se-Indonesia, dengan progres belanja mencapai 70,80 persen dan progres pendapatan sebesar 78,23 persen. Data ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri dalam Rakor Sekda dan Kepala Bapperida di IPDN Jatinangor,” ujar Riyoso yang didampingi kepala Bapperida Kab. Pati, Muhtar.
Dihubungi melalui telepon selulernya, Kepala Bapperida Kabupaten Pati, juga mengungkapkan bahwa kinerja keuangan daerah pada tahun anggaran 2025 menunjukkan hasil yang membanggakan. Dan capaian ini dapat kita wujudkan berkat kepemimpinan Bupati Pati, Bapak Sudewo.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mengajukan usulan program dan kegiatan senilai Rp 1,145 triliun kepada Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan tahun anggaran 2026.
Usulan tersebut disampaikan melalui surat resmi bernomor T/267/000.7/2025 tertanggal 27 Oktober 2025, yang ditandatangani oleh Pj. Sekretaris Daerah, Riyoso, atas nama Bupati Pati.
Langkah ini menurut Muchtar merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.3/7365/SJ tanggal 22 Oktober 2025 tentang rapat koordinasi sinkronisasi program dan kegiatan kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah tahun 2026.
Dalam surat tersebut, Pemkab Pati memaparkan lima bidang prioritas yang diusulkan, yakni:
Bidang Pendidikan – senilai Rp 14,925 miliar, mencakup rehabilitasi ruang kelas, toilet, laboratorium, serta pengadaan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk 58 sekolah menengah pertama (SMP) negeri di berbagai kecamatan.
Bidang Kesehatan – senilai Rp 384,367 miliar, meliputi pembangunan gedung rawat inap delapan lantai dan gedung radioterapi di RSUD RAA Soewondo, pengadaan alat kesehatan modern seperti MRI dan Linear Accelerator, peningkatan fasilitas Puskesmas, serta program penunjang kesehatan masyarakat.
Bidang Infrastruktur Jalan – senilai Rp 685,965 miliar, untuk rehabilitasi 107 ruas jalan di seluruh wilayah Kabupaten Pati, termasuk ruas strategis seperti Tayu–Dukuhseti, Juwana–Guyangan, hingga Prawoto–Batas Kudus.
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) – senilai RP 60 miliar, dengan target 3.000 unit rumah tersebar di berbagai desa di 21 kecamatan.
Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Air (SDA) – senilai Rp 383,897 miliar, yang diarahkan untuk pembangunan sarana pengairan, irigasi, dan pengelolaan sumber daya air guna mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Pemkab Pati berharap, usulan program senilai lebih dari satu triliun rupiah tersebut dapat memperoleh dukungan dari Pemerintah Pusat melalui kementerian teknis, agar percepatan pembangunan di berbagai sektor dapat terus berlanjut. (Red)